Pemerintah Aceh Biang Keladi Kekacauan

"Rahmat Kurniawan"

Fenomena yang terjadi saat ini sangatlah banyak kita lihat di aceh dari segi keamaan masalah bom sarinah yang juga dikait-kaitkan dengan Aceh karena anggota teror bom sarinah pernah melatih di bukit jalin Jantho Aceh Besar, kontroversi pemberian amnesti kepada Din Minimi, politik masalah terganjalnya permasalahan Aggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang dikarenakan pihak DPRA meminta untuk menambah dana aspirasi 10 miliar, juga permasalahan seputar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2017 di Aceh yang bursa calon gubernurnya sebagian besar diramaikan oleh elite eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM), seperti Muzakir Manaf, Zakaria Saman, dan Irwandi Yusuf. Selain itu, Zaini Abdullah, Anggota Tuha Peuet PA yang kini menjabat Gubernur Aceh pun mengisyaratkan akan maju lagi.

Tidak habis-habisnya permasalahan di Aceh. pemerintah Aceh bukan lagi memperhatikan nasib rakyatnya yang masih sengsara tidak lain hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing bagaimana caranya itu yang dipikirkan. Jadi,rakyat yang sengsara akibat ulah pihak pemerintah yang berbuat semena-mena terhadapnya jadi mulai marah terhadap pemerintah.

Maka timbullah kasus pemberontakan terhadap pemerintah seperti yang dilakukan Nurdiin Ismail atau yang sering disebut Din Minimi. Din Mini mengangkat senjata hanya untuk menuntut kebijakan pemerintah agar pemerintah memperhatikan tentang kemakmuran terhadap rakyat aceh’

Ini dia diantaranya tuntutan kelompok din minimi semasa masih bergerilia didalam gunung:

• Meminta agar proses reintegrasi kombatan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh kombatan bersenjata, maupun sipil GAM sesuai dengan MoU Helsinki.
• Meminta pimpinan GAM dan Pemerintah Aceh agar memberikan perhatian kepada korban konflik, serta merehabilitasi hak-hak korban konflik.
• Meminta agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI segera merealisasikan butir-butir MoU Helsinki termasuk pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim yang sedang digugat YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh). Organisasi itu dipimpin oleh Safaruddin yang juga pengacara kelompok Din Amini.
• Meminta kepada aparat kepolisian dan TNI untuk menghormati perjuangan mereka dalam menuntut keadilan dalam bingkai perdamaian yang telah ditandatangani di Helsinki.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso turun langsung bernegosiasi dengan kelompok bersenjata Din Minimi, pecahan GAM. Ia terbang ke Lhokseumawe, Aceh, lalu pergi ke sebuah tempat yang berjarak tempuh selama tiga. Tiba di persembunyian kelompok Din Minimi, Sutiyoso berdiskusi. Rembukan membuahkan hasil. Kelompok Din Minimi yang beranggotakan 120 orang sepakat berdamai. Juga menyerahkan diri.

Kemudian pihak Din Mnimi mengajukan tuntuntukan lagi di antaranya:
Yang pertama mereka meminta reintegrasi butir butir Mou Helsinky segera dituntaskan.
Yang kedua Yatim piatu yatim piatu di Aceh harus dipeliharakan oleh pemerintah daerah aceh.
Yang ketga Para inoeng inoeng balee di Aceh harus diperhatikan kesejahteraannya.
Yang empat mereka menuntut kepada pemerintah pusat agar KPK bisa turun ke Aceh guna untuk menyelidiki kasus korupsi yang terjadi di Aceh hingga tuntas
Yang kelima agar yang nantinya pada pemilu 2017 ada peninjau independent.
Yang keenam Din Mini meminta agar seluruh anggotanya yang sudah menyerahkan diri harus diberi Amnesti kepada seluruhnya.

Setelah 120 anggota Din Mini menyerahkan diri. Din Mini mengaku ada 3 anggota mereka yang belum menyerahkan diri atau mereka kabur saat anggota semua menyerah. Baru baru ini diketahui anggota Din Mini yang belum menyerahkan diri atau kabur itu adalah Abu Rimba.

Abu Rimba mengatas namakan kelompoknya Tentara Rakyat Aceh Keadilan (TRAK), kelompok bersenjata di Aceh ini menyatakan diri pecahan dari kelompok bersenjata Din Minimi hingga kini masih tetap bertahan di kawasan Pegunungan Pantai Barat Aceh.

Abu Rimba nama panggilan dari maimun ini juga menegaskan, TRAK mengangkat senjata murni karena ingin memperjuangkan hak warga Aceh, khususnya korban konflik dan para kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang selama ini tidak mendapat perhatian dari Pemerintahan Aceh

Mereka menyatakan kelompoknya lebih dari 3 seperti yang dikatakan Din Mini malahan mereka memiliki ada 40 orang anggota yang masih tetap bertahan digunung.

Abu Rimba menyatakan “Walau Din Minimi sudah menyerah, kami tidak akan menyerah dan terus mengangkat senjata sebelum tuntutan kami dikabulkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Pusat,”

TRAK ini murni mereka memperjuangkan hak rakyat aceh terhadap pemerintah bukan untuk kepentingan pribadinya semata. Tuntutannya sama halnya dengan tuntutan Din Minimi juga.

Abu Rimba juga menegaskan “Kami angkat senjata bukan untuk merampok atau melakukan aksi kriminal di Aceh, gerakan kami murni untuk menuntut hak warga Aceh di antaranya: hak anak yatim, janda korban konflik, lapangan kerja untuk mantan kombatan GAM dan bendera bulan bintang segera disahkan oleh Pemerintahan Pusat,”

Mereka akan menyerahkan diri kalau pihak pemerintah Aceh benar benar merealisasi semua tuntutannya.

Maka disini dapat kita simpulkan bahwa, Pemerintah Aceh Biang Keladi Kekacauan. Karena kalau mereka benar benar memperhatikan kemakmuran daerah dan kemakmuran rakyat serta menunaikan janji-janjinya masa kompanye maka pasti kekacauan tidak akan pernah terjadi di Aceh. Salah satunya janji janjinya yang belum direalisasi adalah Rp. 1juta/KK, janji ini adalah yang selalu di mimpi mimpikan oleh rakyat Aceh.

(kontak saya)

Telfon: 085260740003

Email: Rahmatkurniawan409@gmail.com